JAKARTA – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cilegon menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepastian status guru di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam partisipasi aktif delegasi PGRI Kota Cilegon pada Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II PGRI yang berlangsung di Jakarta baru-baru ini.

Dalam forum tertinggi organisasi tersebut, PGRI secara nasional mendorong pemerintah untuk membuka kembali rekrutmen guru melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tidak hanya melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Delegasi PGRI Kota Cilegon hadir dengan kekuatan penuh untuk mengawal aspirasi para pendidik di tingkat daerah. Hadir secara langsung dalam Konkernas II tersebut:

  • Bahrudin (Ketua PGRI Kota Cilegon)
  • Edi Roseno (Sekretaris PGRI Kota Cilegon)
  • Susilawati (Bendahara PGRI Kota Cilegon)

Ketua PGRI Kota Cilegon, Bahrudin, menyatakan bahwa usulan pembukaan kembali rekrutmen CPNS bagi guru adalah langkah strategis demi menjamin keberlanjutan profesi guru dan memberikan kepastian karier jangka panjang bagi para pendidik muda.

“Kami di PGRI Kota Cilegon sejalan dengan pusat. Guru adalah profesi strategis yang membutuhkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum yang kuat. Jalur CPNS harus tetap dibuka sebagai opsi utama demi menjaga kualitas dan dedikasi di dunia pendidikan,” ujar Bahrudin di sela-sela kegiatan.

Selain isu CPNS, delegasi Cilegon juga menyoroti pentingnya tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, sebagaimana ditekankan oleh Susilawati selaku Bendahara dan Edi Roseno selaku Sekretaris dalam pembahasan program kerja nasional.
Keikutsertaan delegasi ini memastikan bahwa suara guru di Kota Cilegon tersampaikan dalam perumusan kebijakan nasional, terutama terkait isu-isu krusial seperti:

1. Pemerataan distribusi guru.
2. Peningkatan kompetensi berkelanjutan.
3. Advokasi terhadap guru honorer agar mendapatkan status yang layak.

Dengan semangat “Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan”, PGRI Kota Cilegon siap mengawal hasil Konkernas II ini agar dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat daerah demi kemajuan pendidikan di Kota Baja.