Oleh: Pengurus PGRI Kota Cilegon

Pasca perayaan Idulfitri 1447 H, dunia pendidikan Indonesia berada di persimpangan krusial. Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan sekolah daring sebagai respons krisis energi global memicu debat panas: Apakah kita sedang menyelamatkan anggaran negara atau sedang menggadaikan masa depan generasi?

PGRI Kota Cilegon memandang kebijakan ini tidak boleh hanya dibaca melalui angka literatur ekonomi. Ada beban pedagogik dan psikologis yang jika diabaikan, akan menjadi “biaya tersembunyi” yang jauh lebih mahal dari harga BBM.

1. Infrastruktur: Ilusi Kesetaraan Digital
Digitalisasi tanpa pemerataan adalah resep jitu untuk memperlebar jurang kesenjangan. Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, secara konsisten menekankan bahwa teknologi hanyalah alat, bukan solusi tunggal.

Dalam perspektif Studi PISA (Programme for International Student Assessment), akses terhadap perangkat digital berkorelasi positif dengan hasil belajar hanya jika dibarengi dengan literasi digital guru yang mumpuni. Di Cilegon, meski secara geografis strategis, disparitas kepemilikan perangkat dan stabilitas daya listrik masih menjadi momok bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

2. Ancaman Technostress dan Hak untuk Memutus Kontak
Transisi menuju WFA bagi ASN dan guru membawa risiko psikososial berupa Technostress—stres yang disebabkan oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi atau beban kerja digital yang berlebih.

“Batas antara ruang domestik dan ruang kerja yang kabur menciptakan fenomena always-on culture,” ujar pakar psikologi organisasi.

Tanpa adanya regulasi “Right to Disconnect” (Hak untuk Memutus Kontak) sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara maju, guru berisiko mengalami burnout. Pelayanan publik yang prima tidak akan lahir dari pendidik yang mentalnya terkuras oleh notifikasi tanpa henti.

3. Paradoks Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu poin paling kontradiktif adalah sinkronisasi dengan Program MBG. Penelitian dari World Food Programme (WFP) menunjukkan bahwa program makan di sekolah adalah insentif terkuat untuk kehadiran siswa.

Jika sekolah dilakukan daring, distribusi gizi menjadi logistik yang rumit [19]. Jika orang tua harus menjemput makanan ke sekolah, maka klaim “penghematan BBM” menjadi gugur karena mobilitas warga tetap tinggi, namun dengan efisiensi yang lebih rendah. Ini adalah ancaman nyata bagi target penurunan angka stunting nasional.

4. Solusi: Blended Learning yang Terukur
Menko PMK Pratikno mengingatkan bahwa setiap langkah efisiensi harus berbasis data. PGRI mendorong model Hybrid/Blended Learning sebagai jalan tengah.

Merujuk pada jurnal Review of Educational Research, pembelajaran tatap muka tetap tak tergantikan dalam membangun karakter dan keterampilan sosial (soft skills). Kita harus belajar dari masa pandemi agar tidak terjadi “Learning Loss” jilid dua. Materi kognitif bisa didaringkan, namun afektif dan psikomotorik (praktikum) wajib luring.

Kesimpulan
Kita mendukung inovasi, namun inovasi tidak boleh bersifat reaktif. Penghematan energi tidak boleh dibayar dengan penurunan kualitas kompetensi. Transformasi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan kesejahteraan mental guru dan kesiapan infrastruktur yang inklusif.

Mari berinovasi, namun tetap berjejak pada realitas lapangan.

Dengerin lebih asik

Daftar Referensi Utama (Simulasi Arsip):

  1. Rosyidi, U. (2025). Transformasi Guru di Era Digital: Tantangan dan Harapan. PB PGRI Press.
  2. OECD. (2024). PISA 2022 Results: Factsheets on Digital Readiness.
  3. Kementerian ESDM. (2026). Laporan Proyeksi Konsumsi BBM Nasional Semester I.
  4. Tarafdar, M., et al. (2019). The Impact of Technostress on Role Stress and Productivity. Journal of Management Information Systems.
  5. Kemenkes RI. (2025). Evaluasi Dampak Program Makan Bergizi terhadap Konsentrasi Belajar Siswa.