Forum diskusi ini menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, kesejahteraan guru, penerapan sistem presensi elektronik (e-presensi), serta kebijakan daerah lainnya yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik.
Dalam sambutannya, Dian Sudiono, selaku Ketua PGRI Cabsus SMP Kota Cilegon, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam membuka ruang aspirasi bagi para guru. Menurutnya, berbagai persoalan dan masukan dari tenaga pendidik perlu disampaikan melalui wadah yang tepat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan daerah.
Ia menegaskan bahwa PGRI tidak hanya berperan sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai wadah perjuangan yang menampung, menyuarakan, dan mengawal aspirasi guru agar mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait.
Senada dengan hal tersebut, Bahrudin, selaku Ketua PGRI Kota Cilegon, menegaskan kesiapan PGRI untuk mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para guru. Ia menekankan pentingnya peran organisasi dalam memperjuangkan kepentingan tenaga pendidik melalui komunikasi yang konstruktif, dialog yang terbuka, serta langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Hadianto, selaku Koordinator Pengawas, menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan perlu dikomunikasikan secara baik agar diperoleh pemahaman yang sama dan solusi yang tepat bagi semua pihak.
Dalam kesempatan yang sama, Halusi menyampaikan bahwa IPI siap memberikan dukungan serta menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi para guru kepada pihak-pihak terkait. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antarlembaga dan mendorong terciptanya kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga pendidik.
Melalui forum diskusi ini, PGRI Cabsus SMP Kota Cilegon berharap terbangun komunikasi yang semakin solid antara organisasi profesi, pengawas, penilik, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan pendidikan. Forum ini juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat solidaritas, meningkatkan kesejahteraan guru, serta mendorong terciptanya kebijakan yang adil, proporsional, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Cilegon.
Yeni Rahmiani, Sekum PGRI Cabsus SMP Kota Cilegon, menegaskan bahwa penerapan e-presensi bagi guru perlu mempertimbangkan kondisi kedaruratan, pelaksanaan tugas kedinasan di luar sekolah, serta gangguan aplikasi atau jaringan. Ia berharap adanya mekanisme yang jelas, adil, dan proporsional agar kendala di luar kendali guru tidak merugikan tenaga pendidik, sekaligus tetap mendukung kedisiplinan dan akuntabilitas.
PGRI hadir untuk mendengar, menyuarakan, dan mengawal aspirasi guru. Dengan semangat kebersamaan dan sinergi, berbagai persoalan pendidikan diharapkan dapat dibahas secara terbuka dan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang konstruktif demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Kota Cilegon.
