Seminar Internasional “Go Public Fund Education Campaign” Serukan Pemerintah untuk Wujudkan Kesejahteraan Guru dan Investasi Pendidikan Berkualitas

JAKARTA, 10 Desember 2025 – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) sukses menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk “Go Public Fund Education Campaign: Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Acara yang dihadiri oleh perwakilan organisasi guru global Education International (EI), UNESCO, ILO, dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini menyerukan investasi publik yang mendesak dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis kekurangan guru dan menjamin kualitas pendidikan yang berkeadilan.

Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosidi, dalam laporannya menegaskan komitmen PGRI untuk terus memperjuangkan implementasi penuh amanat konstitusi tentang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD.

“Meskipun Indonesia termasuk sedikit negara yang mengalokasikan 20% dana pendidikan, kami berharap penuh bahwa anggaran ini harus sepenuhnya diarahkan kembali untuk memperkuat sistem pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan guru. Rendahnya minat generasi muda menjadi guru dan minimnya investasi dalam pelatihan berkelanjutan adalah tantangan nyata yang harus segera diatasi,” ujar Prof. Unifah.

Senada dengan PGRI, Manajer Kampanye Global EI, Mr. Angelo Gavriatos, menekankan bahwa akar masalah krisis pendidikan adalah kegagalan kebijakan pemerintah di seluruh dunia dalam berinvestasi pada pendidikan dan guru.

“Dunia membutuhkan 44 juta guru tambahan untuk mencapai pendidikan universal pada tahun 2030, dan 18 juta di antaranya berada di kawasan Asia Pasifik. Krisis ini merupakan konsekuensi langsung dari kurangnya pendanaan, gaji yang tidak kompetitif, dan kondisi kerja yang buruk,” tegas Mr. Angelo.

Direktur ILO untuk Indonesia, Miss Simrin Singh, menambahkan penekanan kuat pada profesionalitas guru. “Mengajar adalah profesi, bukan amal. ILO terus mendesak pemerintah untuk menjamin hak-hak pekerja di sektor pendidikan, termasuk upah yang layak, keselamatan kerja (fisik dan mental), dan pengakuan penuh, terutama bagi para pengasuh anak usia dini yang sering tidak diakui sebagai profesional,” tandasnya.

Sebagai contoh komitmen daerah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Dr. Ir. H. Jamaluddin M.Pd, memaparkan bahwa Provinsi Banten telah mengalokasikan 29% dari APBD-nya untuk pendidikan, termasuk program Sekolah Gratis dan tunjangan kinerja guru yang mencapai angka signifikan.

Sementara itu, Mr. Gunawan Zaki dari UNESCO menyoroti empat pilar transformasi pendidikan di masa depan:

  • AI dan Pembelajaran Digital
  • Pemberdayaan Guru (dengan pesan kunci: “Guru tidak bisa tergantikan/terkodkan oleh teknologi”)
  • Pendidikan Hijau (Greening Education)
  • Pendidikan untuk Perdamaian (Education for Peace)

Menutup seminar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Atip Latip PhD, mengingatkan bahwa kesejahteraan (prosperity) adalah konsekuensi (infi’al) dari tanggung jawab profesionalisme. “Kita harus berfokus pada kualitas dan kompetensi guru terlebih dahulu. Kesejahteraan akan mengikuti seiring dengan pengakuan atas profesi guru sebagai keahlian spesifik yang tidak murahan,” tutup Prof. Atip.

Seminar ini ditutup dengan kesepakatan untuk meningkatkan kolaborasi antara serikat guru, pemerintah, dan mitra internasional dalam upaya advokasi anggaran dan peningkatan kualitas profesi guru.