
Abstrak
Pengunduran diri Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, pada September 2025 menandai babak penting dalam dinamika politik Asia Selatan. Peristiwa ini dipicu oleh kebijakan kontroversial pelarangan media sosial yang memperburuk ketidakpuasan publik terhadap korupsi, nepotisme, serta lemahnya tata kelola politik. Artikel ini menganalisis penyebab pengunduran diri Oli secara ilmiah, menggunakan kerangka literatur politik dan sosiologi, serta menarik pelajaran bagi praktik demokrasi modern.
Pendahuluan
Nepal, sejak berakhirnya monarki pada 2008, telah mengalami gejolak politik yang intens. Sistem multipartai yang rapuh, seringnya pergantian pemerintahan, dan lemahnya institusi politik menjadikan negara ini rentan terhadap instabilitas. Puncaknya, pada September 2025, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri setelah gelombang protes besar-besaran yang didominasi generasi muda. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab utama pengunduran diri tersebut dan pelajaran yang dapat dipetik dalam konteks tata kelola demokrasi.
Kajian Teori
- Legitimasi Politik (Weber, 1978): Pemerintah hanya dapat bertahan jika memperoleh legitimasi, baik legal, tradisional, maupun karismatik.
- Gerakan Sosial Digital (Castells, 2012; Tufekci, 2017): Media sosial memainkan peran kunci dalam mobilisasi massa dan penyebaran narasi protes.
- Krisis Demokrasi Fragile (Diamond, 2019): Demokrasi yang baru tumbuh rentan terhadap instabilitas bila tidak ditopang institusi yang kuat.
Analisis Kasus: Nepal 2025
Faktor Penyebab Utama;
- Pelarangan Media Sosial
Kebijakan pemerintah memblokir platform digital populer memicu kemarahan publik, khususnya generasi muda. Hal ini dipersepsikan sebagai upaya sensor yang melanggar kebebasan berekspresi.
2. Korupsi dan Nepotisme
Fenomena “nepo kids” yang menampilkan gaya hidup mewah kontras dengan realitas ekonomi rakyat memperdalam krisis legitimasi.
3. Respon Represif terhadap Protes
Penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga korban jiwa semakin memicu ketidakpuasan. Beberapa menteri kabinet mundur sebagai bentuk protes moral.
4. Rapuhnya Sistem Politik
Koalisi yang mudah pecah dan kurangnya aturan partai yang solid mempercepat runtuhnya pemerintahan Oli.
Peran Generasi Muda
Generasi digital-native menjadi motor utama perlawanan. Media sosial dijadikan sarana menyuarakan kritik, memperlihatkan ketidakadilan, dan mengorganisasi demonstrasi.
Pelajaran yang Dapat Dipetik;
- Kebebasan Digital harus dijaga sebagai bagian integral dari demokrasi modern.
- Pemuda adalah aktor politik strategis, bukan sekadar penonton.
- Akuntabilitas dan Transparansi menjadi kunci menjaga legitimasi.
- Dialog, bukan Represi harus diutamakan dalam penanganan krisis.
- Reformasi Politik Struktural diperlukan untuk memperkuat institusi dan stabilitas pemerintahan.
Kesimpulan
Pengunduran diri KP Sharma Oli mencerminkan ketegangan antara kebijakan pemerintah yang membatasi ruang digital dengan tuntutan kebebasan generasi muda. Korupsi dan nepotisme memperparah krisis legitimasi, sementara respons represif justru mempercepat runtuhnya dukungan. Bagi negara demokrasi berkembang, kasus ini memberikan pelajaran penting: bahwa legitimasi tidak dapat dijaga hanya dengan kekuasaan formal, tetapi harus ditopang oleh kebebasan, transparansi, dan partisipasi publik.
Daftar Pustaka
Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Polity Press.
Diamond, L. (2019). Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency. Penguin.
Gyawali, D., & Adhikari, K. (2020). “Political Instability in Nepal: An Analysis of Party System and Governance.” Journal of Political Science, Tribhuvan University.
Tufekci, Z. (2017). Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. Yale University Press.
Weber, M. (1978). Economy and Society. University of California Press.
Al Jazeera. (2025). Nepali PM Oli resigns amid protests: Why are ‘nepo kids’ angering youth?
Moneycontrol. (2025). 5 reasons why pro-China KP Oli was forced to quit as Nepal PM.
Standard Media. (2025). Nepal PM resigns after deadly protests sparked by social media ban.