Pengelolaan kinerja aparatur sipil negara merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara di lingkungannya.
Dalam konteks pengelolaan kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, pengelolaan kinerja dilakukan dengan berorientasi pada tujuan peningkatan kualitas, kapasitas, dan peran dalam transformasi pendidikan, sehingga mampu menguatkan kolaborasi antara Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan.
Tujuan tersebut dicapai dengan memastikan perencanaan kinerja dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan piramida pengelolaan kinerja sehingga seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam menghasilkan output dan outcome yang selaras dengan agenda transformasi pendidikan.
Untuk memfasilitasi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah mengembangkan sistem informasi pengelolaan kinerja yang dikelola oleh Kementerian yang terintegrasi dengan layanan kinerja yang dikelola oleh badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian negara.
Petunjuk teknis pengelolaan kinerja ini disusun sebagai acuan bagi Pejabat Penilai Kinerja dalam mengelola kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang sejalan dengan arah kebijakan transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sesuai dengan peran dan tugas yang dijalankan.
- Sasaran
Sasaran pengguna petunjuk teknis ini meliputi:
- instansi pembina;
- pemerintah daerah;
- guru;
- kepala sekolah; dan
- pengawas sekolah.
- Sistem Informasi
Pengelolaan kinerja bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dilakukan melalui sistem informasi pengelolaan kinerja yang dikelola oleh Kementerian yang terintegrasi dengan layanan kinerja yang dikelola oleh badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian negara. Sedangkan bagi pegawai aparatur sipil negara Guru dan Kepala Sekolah yang:
- bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan: a) masyarakat; dan b) kementerian lain.
- bertugas pada unit layanan disabilitas;
- bertugas pada sekolah Indonesia di luar negeri (SILN); dan
- menjalankan tugas belajar,
2. pengelolaan kinerja dilakukan melalui layanan kinerja yang dikelola oleh badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian negara.
- Pengertian
- Guru adalah aparatur sipil negara yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- Pengawas Sekolah adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan.
- Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah setiap tahun.
- Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
- Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respons yang diberikan atas kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. 7. Evaluasi Kinerja adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja selama 1 (satu) tahun, serta menetapkan predikat kinerja berdasarkan kuadran kinerja.
- Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas hasil Evaluasi Kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dalam 1 (satu) tahun
- Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
- Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (outcome/outcome antara/output/layanan), dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus.
- Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Dinas Pendidikan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin suatu Unit Organisasi di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang membidangi urusan Guru dan tenaga kependidikan.
- Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan Guru dan tenaga kependidikan.
- Pejabat Penilai Kinerja
- Pejabat Penilai Kinerja Guru merupakan Kepala Sekolah sebagai atasan langsung, kecuali Guru pendidikan khusus yang bertugas pada unit layanan disabilitas dan Guru yang bertugas pada SILN. Dalam melaksanakan pengelolaan kinerja Guru, Kepala Sekolah dapat membentuk tim kinerja yang terdiri dari Guru pada satuan pendidikan yang sama sesuai kebutuhan.
- Pejabat Penilai Kinerja Kepala Sekolah merupakan Kepala Dinas Pendidikan sebagai atasan langsung Kepala Sekolah, kecuali Kepala Sekolah yang bertugas pada SILN, Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan Kepala Sekolah yang bertugas pada kementerian lain. Dalam melaksanakan pengelolaan kinerja Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dapat membentuk tim kinerja yang terdiri dari:
- Pengawas Sekolah; dan
- Pejabat struktural pada dinas pendidikan yang membidangi guru dan tenaga kependidikan, apabila terdapat kekurangan jumlah pengawas sekolah.
- Pejabat Penilai Kinerja Pengawas Sekolah merupakan Kepala Dinas Pendidikan sesuai lingkup kewenangannya. Dalam hal koordinasi antara Pengawas Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan sulit dilakukan karena faktor geografis, Kepala Dinas Pendidikan daerah provinsi dapat mendelegasikan kewenangan kepada Pimpinan pada kantor cabang dinas pendidikan, suku dinas pendidikan, atau sebutan lainnya untuk melakukan pengelolaan kinerja Pengawas Sekolah.
Dalam melaksanakan pengelolaan kinerja Pengawas Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dapat membentuk tim kinerja yang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan unsur pejabat struktural pada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi/cabang dinas pendidikan.
- Pembagian Peran dalam Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Kinerja
- Kementerian melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Dalam melakukan pembinaan, Kementerian melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- PyB melakukan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dinas Pendidikan melakukan pemantauan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kinerja Guru merupakan capaian atas hasil kerja dan perilaku kerja sesuai indikator kinerja individu dan target yang disepakati antara Guru dan Kepala Sekolah. Kinerja Guru tersebut merupakan capaian dalam pelaksanaan tugas pokok Guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
Pengelolaan kinerja Guru berorientasi pada:
- peningkatan kinerja Guru untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik;
- pemenuhan ekspektasi Kepala Sekolah sebagai Pejabat Penilai Kinerja Guru;
- dialog kinerja yang intens antara Kepala Sekolah dan Guru untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja.
- pencapaian kinerja satuan pendidikan; dan
- hasil kerja dan perilaku kerja Guru.
Pemutakhiran Data Guru
Pemutakhiran data dilakukan dengan segera setelah adanya perubahan data Guru yang bersangkutan dan/atau pada periode sebelum Guru menyusun perencanaan kinerja.
Sebelum menyusun perencanaan kinerja, Guru melakukan pemutakhiran data meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Kepegawaian (NIP), dan Unit Kerja atau Unit Organisasi (Unor). Pemutakhiran data Guru dilakukan untuk memastikan informasi yang tercatat di satu atau lebih sistem informasi sudah konsisten.
Pemutakhiran data Guru sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemutakhiran NIK Guru pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang mengacu pada NIK yang tertera pada KTP Elektronik, Kartu Keluarga, atau dokumen kependudukan lainnya milik Guru yang bersangkutan;
- Pemutakhiran NIP Guru dilakukan melalui Dapodik dengan mengacu pada NIP yang tertera pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN); dan
- Pemutakhiran data Unor Guru dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan kepada operator pada unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian di daerah melalui SIASN, dengan mengacu pada data yang tertera pada Dapodik yang telah dimutakhirkan berdasarkan surat keputusan mutasi terakhir yang memuat informasi tentang unit organisasi Guru.
Periode pemutakhiran data dilakukan paling lambat 31 Desember tahun berkenaan untuk periode pengelolaan kinerja tahun yang akan datang.
- Perencanaan Kinerja Guru
- Perencanaan kinerja Guru terdiri atas:
- penyusunan rencana SKP; dan
- penetapan SKP.
Dalam proses penyusunan SKP, Guru melakukan dialog kinerja bersama Kepala Sekolah selaku Pejabat Penilai Kinerja Guru untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja.
Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja merupakan proses untuk menentukan rencana kinerja yang terdiri atas rencana hasil kerja yang akan dicapai dan perilaku kerja yang diharapkan. Adapun penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan:
- prioritas program dan kegiatan dalam rangka peningkatan capaian rapor pendidikan tingkat satuan pendidikan dan prioritas rapor pendidikan tingkat daerah; dan
- kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan Guru.
Bagi Guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, selain mengacu pada ketentuan huruf a, dan huruf b di atas, penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja mengacu pada perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja selanjutnya dituangkan dalam dokumen SKP.
Periode penyusunan rencana SKP bagi Guru dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun berkenaan.
Rencana SKP Guru memuat:
- hasil kerja, yang terdiri atas:
- rencana hasil kerja Kepala Sekolah yang diintervensi;
- rencana hasil kerja individu yang memuat output dan outcome dari hasil pelaksanaan tugas;
- aspek;
- indikator kinerja individu yang dinyatakan dengan pendekatan kuantitatif; dan
- target yang harus dicapai yang dinyatakan dengan pendekatan kuantitatif.
- perilaku kerja, yang terdiri atas:
- aspek perilaku kerja, yang terdiri atas:
1) berorientasi layanan;
2) akuntabel;
3) kompeten;
4) harmonis;
5) loyal;
6) adaptif;
7) kolaboratif;
-
- indikator perilaku; dan
- Ekspektasi Khusus Kepala Sekolah.
Adapun aspek perilaku kerja, indikator perilaku, dan Ekspektasi Khusus sebagaimana dimaksud dikontekstualisasikan pada Tabel 2.1 di bawah.
Tabel 2.1. Kontekstualisasi Perilaku Kinerja Guru
| No. | Aspek Perilaku Kerja | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| 1 | Berorientasi
Pelayanan |
1.1 Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya | 1.1.1 Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif |
| 1.1.2 Memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif | |||
| 1.1.3 Melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik | |||
| 1.1.4 Menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif | |||
| 1.2 Bersifat ramah kepada peserta didik dan orangtua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua, maupun rekan sejawat | 1.2.1 Menuntaskan semua pekerjaan | ||
| 1.2.2 Mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah | |||
| 1.2.3 Mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat | |||
| 1.2.4 Melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak | |||
| 1.3 Melakukan perbaikan terus menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya | 1.3.1 Memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus | ||
| 1.3.2 Menindaklanjuti setiap kritik dan saran secara konstruktif | |||
| 1.3.3 Berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan | |||
| 2 | Akuntabel | 2.1 Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi | 2.1.1 Memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan |
| 2.1.2 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan | |||
| 2.1.3 Bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi | |||
| 2.1.4 Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme | |||
| 2.2 Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien | 2.2.1 Memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya | ||
| 2.2.2 Mencari cara efisiensi penggunaan sarana prasarana, bahan, dan alat kerja satuan pendidikan | |||
| 2.3 Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya demi keuntungan pribadi | 2.3.1 Menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi | ||
| 2.3.2. Mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan | |||
| 3 | Kompeten | 3.1 Menunjukkan penguasaan | 3.1.1. Menunjukkan kompetensi dalam |
| No. | Aspek Perilaku Kerja | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja | bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat | ||
| 3.1.2. Berdiskusi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja untuk mencari solusi | |||
| 3.2 Membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar | 3.2.1. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat | ||
| 3.2.2. Memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja | |||
| 3.3 Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | 3.3.1. Mendukung penyusunan rencana kerja dan/atau anggaran secara partisipatif | ||
| 3.3.2. Melaksanakan rencana kerja dan/atau anggaran sesuai target yang ditetapkan | |||
| 3.3.3. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas | |||
| 4 | Harmonis | 4.1 Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya | 4.1.1. Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang, kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras dan gender |
| 4.1.2. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja | |||
| 4.1.3. Menghormati gagasan yang disampaikan orang lain | |||
| 4.2 Memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan | 4.2.1. Menawarkan solusi kepada warga satuan pendidikan dengan responsif | ||
| 4.2.2. Memberikan solusi dan/atau informasi sesuai kewenangan | |||
| 4.3 Mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif | 4.3.1. Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja secara konstruktif | ||
| 4.3.2. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika | |||
| 4.3.3. Menghindari diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik SARA | |||
| 5 | Loyal | 5.1 Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku | 5.1.1. Menghindari tindakan, ucapan, dan perbuatan yang menjurus pada perpecahan |
| 5.1.2. Menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pembelajaran | |||
| 5.1.3. Mencegah situasi yang mengancam integritas satuan pendidikan | |||
| 5.2 Menjaga nama baik satuan pendidikan, rekan sejawat, dan peserta didik dimanapun berada | 5.2.1. Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan | ||
| 5.2.2.Melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku |
| No. | Aspek Perilaku Kerja | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| 5.2.3. Menyebarkan informasi positif tentang transformasi pembelajaran | |||
| 5.3 Menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan | 5.3.1. Menyimpan informasi sensitif dengan cara dan pada tempat yang aman | ||
| 5.3.2. Membagikan informasi sensitif hanya kepada Kepala Sekolah dan pihak yang berwenang | |||
| 5.3.3. Mencegah situasi yang mengancam keselamatan peserta didik dan satuan pendidikan | |||
| 6 | Adaptif | 6.1 Menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas | 6.1.1. Menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja |
| 6.1.2. Beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan | |||
| 6.1.3. Menguasai dinamika perkembangan teknologi | |||
| 6.2 Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan | 6.2.1. Menyampaikan gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan | ||
| 6.2.2. Membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten | |||
| 6.2.3. Mengantisipasi permasalahan yang terjadi dengan kritis | |||
| 6.2.4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan | |||
| 6.3 Berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan | 6.3.1. Mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya | ||
| 6.3.2. Menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru | |||
| 6.3.3. Memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik | |||
| 7 | Kolaboratif | 7.1 Memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia kerja untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik | 7.1.1. Menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas |
| 7.1.2. Memuji keunggulan dan prestasi orang lain | |||
| 7.1.3 Membagi tugas dan tanggung jawab bersama peserta didik, rekan sejawat, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja secara proporsional | |||
| 7.2 Bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja | 7.2.1. Mengajukan diri secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung peningkatan pembelajaran | ||
| 7.2.2. Bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas | |||
| 7.2.3. Mengakui saat berbuat kesalahan dan bersedia meminta maaf | |||
| 7.3 Menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi dan misi satuan pendidikan | 7.3.1. Mendorong peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan satuan pendidikan | ||
| 7.3.2. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan |
| No. | Aspek Perilaku Kerja | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja | |||
| 7.3.3. Mengoptimalkan sumber daya satuan pendidikan untuk mendukung pencapaian kinerja satuan pendidikan |
Rencana SKP dinyatakan dengan menggunakan kalimat yang menggambarkan pencapaian kinerja yang diwujudkan dalam bentuk hasil kerja dan/atau ekspektasi perilaku kerja.
Rencana hasil kerja Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
- terlaksananya perencanaan dan penilaian pembelajaran /pembimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua;
- terlaksananya pembelajaran/pembimbingan, serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua;
- terlaksananya tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua;
- terlaksananya praktik pembelajaran melalui observasi praktik kinerja yang disepakati bersama Kepala Sekolah, dengan memilih salah satu dari indikator di bawah:
1) peningkatan praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas;
2) peningkatan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif;
3) peningkatan praktik dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi pada peserta didik;
4) peningkatan praktik dukungan psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian;
5) peningkatan praktik dukungan psikologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif;
6) peningkatan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi yang adaptif;
7) peningkatan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran; atau
8) peningkatan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif.
- terlaksananya pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran yang bermutu untuk semua.
Selanjutnya, Rencana SKP yang telah disusun Guru ditetapkan menjadi SKP oleh Pejabat Penilai Kinerja. SKP ditetapkan setiap tahun paling lambat dilakukan pada 31 Januari tahun berkenaan.
- Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja
- Guru melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Dalam melaksanakan rencana kinerja, Guru melakukan pendokumentasian kinerja yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- Pendokumentasian kinerja dilakukan dengan menyediakan informasi yang diperlukan kepada Pejabat Penilai Kinerja.
Pendokumentasian Rencana Hasil Kerja Guru
|
RHK No. |
Jenis Rencana Hasil Kerja | Keterangan |
| 1 | Terlaksananya perencanaan dan penilaian pembelajaran /pembimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua | Kepala Sekolah mengonfirmasi bukti rencana pembelajaran/pembimbingan dan hasil evaluasi pembelajaran/pembimbingan peserta didik melalui sistem informasi pengelolaan kinerja |
| 2 | Terlaksananya
pembelajaran/pembimbingan, serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua |
Kepala Sekolah mengonfirmasi kehadiran guru melalui sistem informasi pengelolaan kinerja |
| 3 | Terlaksananya tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua | Kepala Sekolah mengonfirmasi bukti
pelaksanaan tugas tambahan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan |
| 4 | Terlaksananya praktik pembelajaran melalui observasi praktik kinerja yang disepakati bersama Kepala Sekolah (*) | Guru melaksanakan melalui sistem informasi pengelolaan kinerja |
| 5 | Terlaksananya pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran yang bermutu untuk semua (**) | Guru mengisi refleksi pelaksanaan
pengembangan kompetensi melalui sistem informasi pengelolaan kinerja |
| Keterangan:
(*) sesuai fokus observasi kinerja yang dipilih Guru dan disepakati bersama Kepala Sekolah. (**) sesuai jenis pengembangan kompetensi yang dipilih dan disepakati bersama Kepala Sekolah. |
||
Pejabat Penilai Kinerja melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang termuat dalam SKP melalui pengamatan dan pemberian Umpan Balik Berkelanjutan.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, Pejabat Penilai Kinerja dapat mengetahui Guru yang menunjukkan kemajuan kinerja atau tidak menunjukkan kemajuan kinerja. Dalam hal Guru menunjukkan kemajuan kinerja, Pejabat Penilai Kinerja dapat memberikan apresiasi dan/atau penugasan baru. Sementara dalam hal Guru tidak menunjukkan kemajuan kinerja berdasarkan Umpan Balik Berkelanjutan yang diterima, Pejabat Penilai Kinerja melakukan penyesuaian SKP untuk tahun berikutnya dan/atau pengusulan pembinaan kinerja.
Pembinaan kinerja sebagai dimaksud dilakukan melalui bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja. Bimbingan kinerja sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja terhadap Guru melalui kegiatan pengembangan kompetensi. Sedangkan konseling kinerja dilakukan oleh
Pejabat Penilai Kinerja Guru terhadap Guru untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah perilaku kerja.
- Penilaian Kinerja Guru
Dalam rangka penilaian kinerja Guru, Pejabat Penilai Kinerja melakukan Evaluasi Kinerja. Evaluasi Kinerja dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan pengembangan karier Guru berbasis sistem merit. Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja.
Pejabat Penilai Kinerja Guru dapat memberikan catatan dan/atau rekomendasi dalam dokumen Evaluasi Kinerja untuk perbaikan/penyesuaian perencanaan SKP pada tahun berikutnya. Evaluasi Kinerja dilakukan setiap 1 (satu) tahun paling lambat pada 15 Januari tahun berikutnya dengan menggabungkan rating hasil kerja dan rating perilaku kerja.
Pejabat Penilai Kinerja Guru menetapkan Predikat Kinerja Guru dengan mempertimbangkan capaian kinerja Unit Kerja dan kontribusi kinerja Guru terhadap capaian kinerja Unit Kerja. Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- sangat baik;
- baik;
- cukup/butuh perbaikan;
- kurang; atau
- sangat kurang.
Tata cara menentukan Predikat Kinerja Guru mengacu pada panduan penilaian kinerja yang diterbitkan Direktorat Jenderal.
Hasil Evaluasi Kinerja dituangkan dalam dokumen Evaluasi Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Guru
Tindak lanjut Evaluasi Kinerja meliputi:
- pelaporan kinerja;
- pemeringkatan kinerja;
- penghargaan; dan
- sanksi.
Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja Guru kepada Pimpinan Unit Organisasi yang membidangi urusan kepegawaian dengan mencantumkan Dokumen SKP dan Hasil Evaluasi Kinerja. Pemeringkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui proses penetapan Predikat Kinerja pegawai dalam satu Unit Kerja.
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dapat berupa: a) prioritas keikutsertaan dalam program prioritas pemerintah dan/atau mitra;
- b) pemberian pengakuan dalam bidang pendidikan; dan/atau c) bentuk lainnya yang mendukung peningkatan karier.
Sedangkan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
– 15 –
Lebih lanjut, hasil pengelolaan kinerja bagi Guru ditetapkan dalam bentuk Predikat Kinerja. Bagi Guru yang berstatus pegawai negeri sipil, Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konversi Predikat Kinerja ke angka kredit sebagaimana dimaksud dilakukan melalui layanan kinerja yang dikelola oleh badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian negara.
PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
Kinerja Kepala Sekolah merupakan capaian dalam pelaksanaan tugas pokok dan/atau beban kerja yang meliputi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Tujuan dari tugas pokok dan/atau beban kerja tersebut untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan, serta meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Pengelolaan kinerja Kepala Sekolah berorientasi pada:
- peningkatan kinerja Kepala Sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik;
- pemenuhan ekspektasi Kepala Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja dalam pengelolaan kinerja Kepala Sekolah;
- dialog kinerja yang intens antara Kepala Dinas dan Kepala Sekolah; 4. pencapaian kinerja satuan pendidikan; dan
- hasil kerja dan perilaku kerja Kepala Sekolah.
Pemutakhiran Data Kepala Sekolah
Pemutakhiran data dilakukan segera setelah terjadi perubahan data kepegawaian Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau pada periode sebelum Kepala Sekolah menyusun perencanaan kinerja.
Sebelum menyusun perencanaan kinerja, Kepala Sekolah melakukan pemutakhiran data meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Kepegawaian (NIP), dan Unit Kerja atau Unit Organisasi (Unor). Pemutakhiran data Kepala Sekolah dilakukan untuk memastikan informasi yang terdata pada satu atau lebih sistem informasi konsisten, sehingga menghindari kendala teknis pada saat pengaliran data dilakukan.
Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemutakhiran NIK Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang mengacu pada NIK yang tertera pada KTP Elektronik Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- Pemutakhiran data NIP Kepala Sekolah dilakukan melalui DAPODIK dengan mengacu pada NIP yang tertera pada SIASN.
- Pemutakhiran data Unor dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan kepada operator pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan kepegawaian di daerah melalui SIASN, dengan mengacu pada data yang tertera SIM Tendik yang telah dimutakhirkan berdasarkan surat keputusan mutasi terakhir. Pemutakhiran data Unor ini juga dilakukan untuk plotting tim kinerja dalam pengelolaan kinerja.
Periode pemutakhiran data dilakukan paling lambat 31 Desember tahun berkenaan untuk periode pengelolaan kinerja tahun yang akan datang.
- Plotting Tim Kinerja
Plotting tim kinerja dilakukan untuk memudahkan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pejabat Penilai Kinerja Kepala Sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja Kepala Sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dapat membentuk tim kinerja yang berperan untuk memantau, membina, dan memberikan rekomendasi penilaian atas hasil kerja dan perilaku kerja Kepala Sekolah. Tim kinerja untuk pengelolaan kinerja Kepala Sekolah merupakan Pengawas Sekolah yang mendapatkan penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan.
Pembentukan tim kinerja dilakukan melalui plotting tim kinerja pada SIM Tendik, dengan proses sebagai berikut:
- operator melakukan penginputan data Kepala Dinas Pendidikan dan memilih data sekolah pada SIM Tendik;
- operator memilih tim kinerja sesuai arahan Kepala Dinas Pendidikan; 3. operator mengunduh dan mengunggah surat keputusan (SK) pembentukan tim kinerja yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan;
- dinas pendidikan mendistribusikan SK pembentukan tim kinerja kepada Pengawas Sekolah yang bersangkutan;
- tim kinerja mendapatkan informasi tentang Kepala Sekolah yang akan dinilai; dan
- Kepala Sekolah mendapatkan notifikasi pada sistem informasi pengelolaan kinerja tentang tim kinerja yang akan menilai pengelolaan kinerja.
Dalam hal diperlukan penyesuaian seperti perubahan penugasan, Kepala Dinas Pendidikan dapat melakukan revisi SK pembentukan tim kinerja pada SIM Tendik.
- Perencanaan Kinerja Kepala Sekolah
- Perencanaan kinerja Kepala Sekolah terdiri atas:
-
- penyusunan rencana SKP; dan
- penetapan SKP.
Dalam proses penyusunan rencana SKP, Kepala Sekolah melakukan dialog kinerja bersama Pejabat Penilai Kinerja untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja. Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja merupakan proses untuk menentukan rencana kinerja yang terdiri atas rencana hasil kerja yang akan dicapai dan perilaku kerja yang diharapkan.
Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja dilakukan dengan memperhatikan pada:
- perencanaan strategis pemerintah daerah dalam urusan pendidikan; 2. prioritas program dan kegiatan dalam rangka peningkatan capaian rapor pendidikan tingkat satuan pendidikan dan rapor pendidikan tingkat daerah; dan
- kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan Kepala Sekolah.
Selain mengacu pada ketentuan tersebut, penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja bagi Kepala Sekolah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengacu pada dokumen perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja dituangkan dalam dokumen SKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Sekolah mulai menyusun rencana SKP pada 1 Januari sampai dengan 31 Januari pada tahun berkenaan.
Rencana SKP Kepala Sekolah memuat:
- hasil kerja yang terdiri atas:
- rencana hasil kerja individu;
- indikator kinerja individu, yang dinyatakan dalam pendekatan kuantitatif;
- target yang harus dicapai, yang dinyatakan dalam pendekatan kuantitatif; dan
- perspektif.
- perilaku kerja yang terdiri atas:
- aspek perilaku kerja, yang terdiri atas:
1) berorientasi pelayanan;
2) akuntabel;
3) kompeten;
4) harmonis;
5) loyal;
6) adaptif; dan
7) kolaboratif.
- indikator perilaku; dan
- Ekspektasi Khusus Pimpinan.
Adapun aspek, indikator perilaku, dan Ekspektasi Khusus Pimpinan di kontekstualisasi sesuai dengan tugas Kepala Sekolah sebagaimana termuat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Kontekstualisasi Perilaku Kerja Kepala Sekolah
| No. | Aspek | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| 1 | Berorientasi Pelayanan | 1.1 Memahami kebutuhan Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja | 1.1.1 Mengidentifikasi kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja secara proaktif |
| 1.1.2 Memenuhi kebutuhan Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja secara responsif | |||
| 1.1.3 Melayani Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja dengan aspirasi dan/atau keluhan yang diterima | |||
| 1.1.4 Menyelesaikan keluhan guru, |
– 19 –
| No. | Aspek | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja dengan komunikasi persuasif | |||
| 1.2 Bersifat ramah kepada peserta didik, Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan | 1.2.1 Menuntaskan semua pekerjaan | ||
| 1.2.2 Mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah | |||
| 1.2.3 Mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat | |||
| 1.2.4 Melayani Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja dengan standar yang sama | |||
| 1.3 Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya | 1.3.1 Memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus | ||
| 1.3.2 Menindaklanjuti setiap kritik dan saran secara konstruktif | |||
| 1.3.3. Berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan | |||
| 2 | Akuntabel | 2.1 Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi | 2.1.1 Memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan |
| 2.1.2 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan | |||
| 2.1.3 Bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi | |||
| 2.1.4 Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme | |||
| 2.2 Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien | 2.2.1 Memanfaatkan fasilitas satuan pendidikan sesuai dengan peruntukannya | ||
| 2.2.2 Mencari cara efisiensi penggunaan sarana prasarana, bahan, dan alat kerja satuan pendidikan | |||
| 2.3 Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi | 2.3.1 Menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi | ||
| 2.3.2 Mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan | |||
| 3 | Kompeten | 3.1 Melaksanakan peningkatan kompetensi untuk merespon kebutuhan belajar Guru dan tenaga kependidikan | 3.1.1 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus menerus |
| 3.1.2 Berdiskusi dengan Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja mencari solusi | |||
| 3.2 Membantu Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja untuk saling belajar | 3.2.1 Memberikan kesempatan kepada Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja untuk menyampaikan pendapat | ||
| 3.2.2 Membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi |
– 20 –
| No. | Aspek | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| dan dialog bersama Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja | |||
| 3.3 Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | 3.3.1 Menyusun rencana kerja dan/atau anggaran dengan spesifik dan partisipatif | ||
| 3.3.2 Melaksanakan rencana kerja dan/atau anggaran sesuai target yang ditetapkan | |||
| 3.3.3 Menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas | |||
| 4 | Harmonis | 4.1 Menghargai setiap warga satuan sekolah apapun latar belakangnya | 4.1.1 Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras dan gender |
| 4.1.2 Menjaga hubungan yang baik dengan Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja | |||
| 4.1.3 Menghormati gagasan yang disampaikan orang lain | |||
| 4.2 Memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan | 4.2.1 Menawarkan solusi kepada warga sekolah dengan responsif | ||
| 4.2.2 Memberikan solusi dan/atau informasi sesuai kewenangan | |||
| 4.3 Membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif | 4.3.1 Menyelesaikan konflik di antara Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja secara konstruktif | ||
| 4.3.2 Berinteraksi dengan Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika | |||
| 4.3.3 Menghindari diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik SARA | |||
| 5 | Loyal | 5.1 Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku | 5.1.1 Menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada perpecahan |
| 5.1.2 Menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pembelajaran | |||
| 5.1.3 Mencegah situasi yang mengancam integritas satuan pendidikan | |||
| 5.2 Menjaga nama baik satuan pendidikan, Guru, tenaga kependidikan dan peserta didik dimanapun berada | 5.2.1 Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan | ||
| 5.2.2 Melaksanakan arahan atasan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku | |||
| 5.2.3 Menyebarkan informasi positif tentang transformasi pembelajaran | |||
| 5.3 Menjaga informasi yang bersifat sensitif dan | 5.3.1 Menyimpan informasi sensitif dengan cara dan pada tempat yang |
– 21 –
| No. | Aspek | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan | aman | ||
| 5.3.2 Membagikan informasi sensitif hanya kepada pihak yang berwenang | |||
| 5.3.3 Mencegah situasi yang mengancam keselamatan peserta didik dan satuan pendidikan | |||
| 6 | Adaptif | 6.1 Menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika masyarakat | 6.1.1 Menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja |
| 6.1.2 Beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan | |||
| 6.1.3 Menguasai dinamika perkembangan teknologi | |||
| 6.2 Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan | 6.2.1 Menyampaikan ide dan gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan | ||
| 6.2.2 Membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten | |||
| 6.2.3 Mengantisipasi permasalahan yang terjadi dengan kritis | |||
| 6.2.4 Menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi | |||
| 6.3 Berpikir proaktif untuk mengembangkan diri, Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja | 6.3.1 Mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya | ||
| 6.3.2 Menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru | |||
| 6.3.3 Memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik | |||
| 7 | Kolaboratif | 7.1 Memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia kerja untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik | 7.1.1 Menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas |
| 7.1.2 Memuji keunggulan dan prestasi orang lain | |||
| 7.1.3 Membagi tugas dan tanggung jawab kepada Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja secara proporsional | |||
| 7.2 Bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja | 7.2.1 Mengajukan diri secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung peningkatan pembelajaran | ||
| 7.2.2 Bersinergi dengan Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas | |||
| 7.2.3 Mengakui saat berbuat kesalahan dan bersedia meminta maaf | |||
| 7.3 Menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi dan misi satuan pendidikan | 7.3.1 Mendorong Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan satuan pendidikan | ||
| 7.3.2 Membangun komunikasi yang |
| No. | Aspek | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| efektif dalam berkoordinasi dengan Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja | |||
| 7.3.3 Mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja satuan pendidikan |
Rencana SKP dinyatakan dengan menggunakan kalimat yang menggambarkan pencapaian kinerja yang diwujudkan dalam bentuk hasil kerja dan/atau ekspektasi perilaku kerja.
Rencana SKP Kepala Sekolah meliputi:
- terlaksananya supervisi terhadap guru dalam perencanaan dan penilaian pembelajaran/pembimbingan peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua;
- terlaksananya supervisi terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan, serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua;
- terkelolanya penugasan tambahan Guru dan penugasan Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua;
- terkelolanya peningkatan kualitas praktik pembelajaran Guru; e. terkelolanya pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan;
- terlaksananya praktik kinerja Kepala Sekolah melalui observasi praktik kinerja, pada paling sedikit 1 (satu) indikator di bawah: 1) peningkatan praktik kinerja Kepala Sekolah yang berfokus pada memandu perencanaan pembelajaran;
2) peningkatan praktik kinerja Kepala Sekolah yang berfokus pada komunikasi visi dan misi satuan pendidikan;
3) peningkatan praktik kinerja Kepala Sekolah yang berfokus pada penyampaian program satuan pendidikan;
4) peningkatan praktik kinerja Kepala Sekolah yang berfokus pada refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan;
5) peningkatan praktik kinerja Kepala Sekolah yang berfokus pada aktivasi kegiatan komunitas belajar;
6) peningkatan praktik kinerja Kepala Sekolah yang berfokus pada pembimbingan peningkatan kualitas praktik pembelajaran;
7) peningkatan praktik kinerja Kepala Sekolah yang berfokus pada berbagi praktik baik kepemimpinan; dan
8) peningkatan kepemimpinan pembelajaran yang berfokus pada refleksi program pengembangan kompetensi.
Pelaksanaan observasi praktik kinerja mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.
- terlaksananya pengembangan kompetensi Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang berdampak pada pendidikan yang bermutu untuk semua;
- tersusunnya perencanaan satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua; dan
- terlaksananya perencanaan satuan pendidikan yang berkualitas dan berdampak pada pendidikan yang bermutu untuk semua.
Selanjutnya, Rencana SKP Kepala Sekolah yang telah disusun ditetapkan menjadi SKP oleh Pejabat Penilai Kinerja Kepala Sekolah. Penetapan SKP setiap tahun paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun berkenaan.
- Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja
Kepala Sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Pendokumentasian kinerja dilaksanakan pada rentang bulan Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan.
Pendokumentasian kinerja dilakukan dengan menyediakan informasi yang diperlukan kepada Pejabat Penilai Kinerja. Adapun rincian hasil pendokumentasian pelaksanaan rencana hasil kerja Kepala Sekolah termuat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Pendokumentasian Rencana Hasil Kerja Kepala Sekolah
| No. | Jenis Rencana Hasil Kerja | Keterangan |
| 1 | Terlaksananya supervisi terhadap guru dalam perencanaan dan penilaian pembelajaran/pembimbingan peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua | Kepala Sekolah mengonfirmasi keterlaksanaan perencanaan dan penilaian pembelajaran/ pembimbingan Guru melalui sistem informasi pengelolaan kinerja dengan memastikan ketersediaan dokumen perencanaan dan penilaian pembelajaran/pembimbingan seperti: (RPP/Modul Ajar/atau sejenisnya) atau hasil evaluasi belajar peserta didik yang ditunjukan Guru sehingga bukti dukung tidak perlu diunggah |
| 2 | Terlaksananya supervisi terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan, serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua | Kepala Sekolah mengonfirmasi terlaksananya pembelajaran/ pembimbingan, serta pembimbingan dan pelatihan Guru melalui sistem informasi pengelolaan kinerja dengan memastikan bukti kehadiran pelaksanaan
pembelajaran/pembimbingan yang ditunjukkan Guru sehingga bukti dukung tidak perlu diunggah |
| 3 | Terkelolanya penugasan tambahan Guru dan penugasan Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua | Kepala Sekolah mengonfirmasi ketuntasan pelaksanaan tugas tambahan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui sistem informasi pengelolaan kinerja berdasarkan bukti fisik sesuai peraturan perundang
undangan sehingga bukti dukung tidak perlu diunggah |
| 4 | Terkelolanya peningkatan kualitas praktik pembelajaran Guru | Kepala Sekolah melaksanakan observasi melalui sistem informasi pengelolaan kinerja |
| 5 | Terkelolanya pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan | Kepala Sekolah mengonfirmasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi Guru berdasarkan hasil refleksi Guru melalui sistem informasi pengelolaan kinerja |
| 6 | Terlaksananya praktik kinerja Kepala Sekolah | Kepala Sekolah melaksanakan praktik |
– 24 –
| No. | Jenis Rencana Hasil Kerja | Keterangan |
| melalui observasi praktik kinerja (*) | kinerja melalui sistem informasi pengelolaan kinerja | |
| 7 | Terlaksananya pengembangan kompetensi Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang berdampak pada pendidikan yang bermutu untuk semua (**) | Kepala Sekolah mengisi refleksi kegiatan pengembangan kompetensi untuk dikonfirmasi oleh Pejabat Penilai Kinerja Kepala Sekolah sehingga bukti dukung tidak perlu diunggah |
| 8 | Tersusunnya perencanaan satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua | Pejabat Penilai Kinerja Kepala Sekolah mengonfirmasi perencanaan dan pengembangan satuan pendidikan melalui sistem informasi pengelolaan kinerja dengan memastikan ketersediaan dokumen, antara lain:
a. Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau sejenisnya b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau sejenisnya c. Kurikulum satuan pendidikan atau sejenisnya |
| 9 | Terlaksananya perencanaan satuan pendidikan yang berkualitas dan berdampak pada pendidikan yang bermutu untuk semua | Pejabat Penilai Kinerja Kepala Sekolah mengonfirmasi laporan pengelolaan satuan pendidikan melalui sistem informasi pengelolaan kinerja sehingga bukti dukung tidak perlu diunggah |
| Keterangan:
(*) sesuai fokus observasi kinerja yang dipilih Kepala Sekolah (**) sesuai jenis pengembangan kompetensi yang dipilih Kepala Sekolah |
||
Pejabat Penilai Kinerja melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang termuat dalam SKP melalui pengamatan dan pemberian Umpan Balik Berkelanjutan.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, Pejabat Penilai Kinerja dapat mengetahui Kepala Sekolah yang menunjukkan kemajuan kinerja atau tidak menunjukkan kemajuan kinerja. Dalam hal Kepala Sekolah menunjukkan kemajuan kinerja, Pejabat Penilai Kinerja dapat memberikan apresiasi dan/atau penugasan baru. Dalam hal Kepala Sekolah tidak menunjukkan kemajuan kinerja, Pejabat Penilai Kinerja dapat melakukan penyesuaian SKP untuk tahun berikutnya dan/atau pengusulan pembinaan kinerja.
Pembinaan kinerja dilakukan melalui bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja. Bimbingan kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja terhadap Kepala Sekolah melalui kegiatan pengembangan kompetensi. Konseling kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja terhadap Kepala Sekolah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah perilaku kerja.
- Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Dalam rangka penilaian kinerja Kepala Sekolah, Pejabat Penilai Kinerja Kepala Sekolah melakukan Evaluasi Kinerja. Evaluasi Kinerja dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan
– 25 –
pendidikan dan pengembangan karier Kepala Sekolah berbasis sistem merit. Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja.
Pejabat Penilai Kinerja Kepala Sekolah dapat memberikan catatan dan/atau rekomendasi dalam dokumen Evaluasi Kinerja untuk perbaikan/penyesuaian perencanaan SKP pada tahun berikutnya. Evaluasi Kinerja dilakukan setiap 1 (satu) tahun paling lambat 15 Januari pada tahun berikutnya dengan dengan menggabungkan rating hasil kerja dan rating perilaku kerja.
Pejabat Penilai Kinerja menetapkan predikat kinerja Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan capaian kinerja unit kerja dan kontribusi kinerja pegawai terhadap capaian kinerja unit kerja. Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- sangat baik;
- baik;
- cukup/butuh perbaikan;
- kurang; atau
- sangat kurang.
Tata cara menentukan Predikat Kinerja Kepala Sekolah mengacu pada panduan penilaian kinerja yang diterbitkan Direktorat Jenderal.
Hasil Evaluasi Kinerja dituangkan dalam dokumen Evaluasi Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah
Tindak lanjut Evaluasi Kinerja meliputi:
- pelaporan kinerja;
- pemeringkatan kinerja;
- penghargaan; dan
- sanksi.
Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja kepada Pimpinan Unit Organisasi yang membidangi kepegawaian dengan mencantumkan dokumen SKP dan hasil Evaluasi Kinerja. Pemeringkatan kinerja sebagaimana dimaksud angka 2 dilakukan melalui proses penetapan Predikat Kinerja pegawai dalam satu Unit Kerja. Penghargaan sebagaimana dimaksud angka 3 dapat berupa:
- prioritas keikutsertaan dalam program prioritas pemerintah dan/atau mitra;
- pemberian pengakuan dalam bidang pendidikan; dan/atau c. bentuk lainnya yang mendukung peningkatan karier.
Sanksi sebagaimana dimaksud angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil pengelolaan kinerja bagi Kepala Sekolah ditetapkan dalam bentuk Predikat Kinerja. Predikat Kinerja bagi Kepala Sekolah berstatus pegawai negeri sipil dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konversi predikat kinerja ke angka kredit dilakukan melalui layanan kinerja yang dikelola oleh badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian negara.
– 26 –
BAB IV
PENGELOLAAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
Kinerja Pengawas Sekolah merupakan capaian dalam pelaksanaan tugas pokok Pengawas Sekolah sesuai ekspektasi pimpinan yang meliputi pengawasan manajerial dan akademik pada satuan pendidikan yaitu:
- melaksanakan pengawasan satuan pendidikan yang dilakukan melalui pendampingan terhadap Kepala Sekolah; dan
- merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaan.
Kinerja Pengawas Sekolah merupakan capaian dalam pelaksanaan tugas pokok Pengawas Sekolah tersebut di atas.
Pengelolaan kinerja Pengawas Sekolah berorientasi pada:
- peningkatan kualitas dan kapasitas Pengawas Sekolah;
- penguatan peran Pengawas Sekolah; dan
- penguatan kolaborasi antara Pengawas Sekolah dengan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dengan Kepala Dinas Pendidikan dan antara Pengawas Sekolah dengan pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan.
Alur pengelolaan kinerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana termuat pada Gambar 4.1.
Gambar 4.1. Alur Pengelolaan Kinerja Pengawas Sekolah
Pemutakhiran Data Pengawas Sekolah
Tindak Lanjut
Evaluasi Kinerja Pengawas Sekolah
Plotting Tim
Kinerja
Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
Perencanaan Kinerja Pengawas Sekolah
Pelaksanaan,
Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja Pengawas Sekolah
Penjelasan atas masing-masing tahapan dalam Gambar 4.1 dijabarkan sebagai berikut:
- Pemutakhiran Data Pengawas Sekolah
Pemutakhiran data dilakukan segera setelah adanya perubahan data kepegawaian Pengawas Sekolah yang bersangkutan dan/atau pada periode sebelum Pengawas Sekolah menyusun perencanaan kinerja.
Sebelum menyusun perencanaan kinerja, Pengawas Sekolah melakukan pemutakhiran data meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nomor induk pegawai (NIP), dan Unit Kerja atau Unit Organisasi (Unor). Pemutakhiran data Pengawas Sekolah tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pemutakhiran data NIK dilakukan melalui Sistem Informasi Tenaga Kependidikan (SIM Tendik) dengan mengacu pada NIK yang tertera pada KTP Elektronik atau Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya;
– 27 –
- pemutakhiran NIP dilakukan melalui Sistem Informasi Tenaga Kependidikan (SIM Tendik), dengan mengacu pada data nomor induk kepegawaian yang tertera pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN); dan
- Pemutakhiran Unor dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan kepada operator pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan kepegawaian di daerah melalui SIASN, dengan mengacu pada data yang tertera SIM Tendik yang telah dimutakhirkan berdasarkan surat keputusan mutasi terakhir. Pemutakhiran data Unor ini juga dilakukan untuk plotting tim kinerja dalam pengelolaan kinerja.
Pemutakhiran data sebelum perencanaan kinerja dilakukan paling lambat 31 Desember tahun berkenaan untuk periode pengelolaan kinerja tahun yang akan datang.
- Plotting Tim Kinerja
Plotting tim kinerja dilakukan untuk memudahkan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pejabat Penilai Kinerja Pengawas Sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja Pengawas Sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dapat membentuk tim kinerja yang berperan untuk memantau, membina, dan memberikan rekomendasi penilaian atas hasil kerja dan perilaku kerja Pengawas Sekolah. Tim kinerja untuk pengelolaan kinerja Pengawas Sekolah terdiri dari 3 (tiga) orang dengan unsur pejabat struktural dan/atau Pengawas Sekolah yang ditugaskan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
Pembentukan tim kinerja dilakukan melalui plotting tim kinerja pada SIM Tendik, dengan proses sebagai berikut:
- operator melakukan penginputan data Kepala Dinas Pendidikan dan pejabat struktural pada SIM Tendik;
- operator memilih tim kinerja sesuai arahan Kepala Dinas Pendidikan; 3. operator mengunduh dan mengunggah surat keputusan (SK) pembentukan tim kinerja yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan;
- dinas pendidikan mendistribusikan SK pembentukan tim kerja kepada Pengawas Sekolah yang bersangkutan;
- tim kinerja mendapatkan informasi tentang Kepala Sekolah yang akan dinilai; dan
- Pengawas Sekolah mendapatkan notifikasi pada sistem informasi pengelolaan kinerja tentang tim kinerja yang akan menilai pengelolaan kinerja.
Dalam hal diperlukan penyesuaian seperti perubahan penugasan, Kepala Dinas Pendidikan dapat melakukan revisi SK pembentukan tim kerja pada SIM Tendik.
- Perencanaan Kinerja Pengawas Sekolah
Perencanaan kinerja Pengawas Sekolah terdiri atas:
- penyusunan Rencana SKP; dan
- penetapan SKP;
Dalam penyusunan rencana SKP ini Pengawas sekolah melakukan dialog kinerja bersama Pejabat Penilai Kinerja untuk penetapan dan klarifikasi
– 28 –
Ekspektasi Kinerja. Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja merupakan proses untuk menentukan rencana kinerja yang terdiri atas rencana hasil kerja yang akan dicapai dan perilaku kerja yang diharapkan. Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja dilakukan dengan memperhatikan:
- perencanaan strategis pemerintah daerah dalam urusan pendidikan; b. prioritas program dan kegiatan dalam rangka peningkatan capaian rapor pendidikan tingkat satuan pendidikan dan rapor pendidikan tingkat daerah; dan
- kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan Pengawas Sekolah
Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja dituangkan dalam dokumen SKP.
Periode penyusunan rencana SKP bagi Pengawas Sekolah dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun berkenaan.
Rencana SKP Pengawas Sekolah memuat:
- hasil kerja yang terdiri atas:
- rencana hasil kerja Kepala Dinas Pendidikan yang diintervensi; b. rencana hasil kerja individu;
- aspek;
- indikator kinerja individu, yang dinyatakan dalam pendekatan kuantitatif; dan
- target yang harus dicapai, yang dinyatakan dengan pendekatan kuantitatif.
- perilaku kerja yang terdiri atas:
- aspek perilaku kerja, yang terdiri atas:
1) berorientasi layanan;
2) akuntabel;
3) kompeten;
4) harmonis;
5) loyal;
6) adaptif;
7) kolaboratif;
- indikator perilaku; dan
- Ekspektasi khusus Kepala Dinas Pendidikan
Adapun aspek perilaku kerja, indikator perilaku, dan Ekspektasi Khusus sebagaimana dimaksud angka 2 dapat dikontekstualisasikan pada Tabel 4.1 di bawah.
– 29 –
Tabel 4.1 Kontekstualisasi Perilaku Kinerja Pengawas Sekolah
| No. | Aspek | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| 1. | Berorientasi Pelayanan | 1.1. Memahami kebutuhan satuan pendidikan | 1.1.1. Mengidentifikasi kebutuhan satuan pendidikan secara proaktif |
| 1.1.2. Memenuhi kebutuhan satuan pendidikan secara responsif | |||
| 1.1.3. Melayani satuan pendidikan sesuai aspirasi dan/atau keluhan yang diterima | |||
| 1.1.4. Menyelesaikan keluhan satuan pendidikan dengan komunikasi persuasif | |||
| 1.2. Ramah, cekatan dalam bekerja, dan dapat diandalkan | 1.2.1. Menuntaskan semua pekerjaan | ||
| 1.2.2. Mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah | |||
| 1.2.3. Mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat | |||
| 1.2.4. Melayani dengan standar dan kualitas yang sama | |||
| 1.3. Melakukan perbaikan kompetensi dan perilaku secara terus-menerus | 1.3.1. Memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus | ||
| 1.3.2. Menindaklanjuti setiap kritik dan saran secara konstruktif | |||
| 1.3.3. Berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan | |||
| 2. | Akuntabel | 2.1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi | 2.1.1. Memenuhi janji dan komitmen pekerjaan |
| 2.1.2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan | |||
| 2.1.3. Bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi | |||
| 2.1.4. Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme | |||
| 2.2. Memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien | 2.2.1. Menggunakan fasilitas kerja sesuai dengan peruntukannya | ||
| 2.2.2. Mendorong efisiensi penggunaan sarana dan prasarana satuan pendidikan | |||
| 2.3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi | 2.3.1. Menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi | ||
| 2.3.2. Mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan | |||
| 3. | Kompeten | 3.1. Melaksanakan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan satuan pendidikan | 3.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus |
| 3.1.2. Berdiskusi dengan atasan dan rekan sejawat untuk mencari solusi | |||
| 3.2. Membantu pemangku satuan pendidikan untuk saling belajar | 3.2.1. Memberikan kesempatan bagi kepala sekolah untuk menyampaikan pendapat | ||
| 3.2.2. Membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui dialog bersama kepala sekolah, Guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja |
– 30 –
| No. | Aspek | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| 3.3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | 3.3.1. Menyusun rencana kerja secara kontekstual dan partisipatif | ||
| 3.3.2. Melaksanakan rencana kerja sesuai target yang ditetapkan | |||
| 3.3.3. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas | |||
| 4. | Harmonis | 4.1. Menghargai seluruh pemangku pendidikan | 4.1.1. Berlaku adil kepada semua pihak tanpa memandang status |
| 4.1.2. Menjaga hubungan baik dengan satuan pendidikan dan masyarakat | |||
| 4.1.3. Menghormati gagasan yang disampaikan satuan pendidikan dan masyarakat | |||
| 4.2. Memberikan bantuan bagi satuan pendidikan | 4.2.1. Menawarkan solusi kepada Kepala Sekolah dengan responsif | ||
| 4.2.2. Memberikan solusi dan/atau informasi kepada Kepala Sekolah sesuai kewenangan | |||
| 4.3. Membangun lingkungan yang kondusif | 4.3.1. Menyelesaikan konflik secara konstruktif | ||
| 4.3.2. Berinteraksi dengan berbagai pihak berdasarkan etika yang tinggi | |||
| 4.3.3. Menghindari interaksi yang berpotensi menimbulkan konflik | |||
| 5. | Loyal | 5.1. Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku | 5.1.1. Menghindari ucapan dan perbuatan yang menjurus pada perpecahan |
| 5.1.2. Menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pendidikan | |||
| 5.1.3. Mencegah situasi yang menghambat transformasi satuan pendidikan | |||
| 5.2. Menjaga nama baik dinas pendidikan dimanapun berada | 5.2.1. Bersikap dan berperilaku yang mencerminkan citra dinas pendidikan | ||
| 5.2.2.Melaksanakan arahan dinas pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku | |||
| 5.2.3. Menyebarkan informasi positif dari dinas pendidikan tentang transformasi pendidikan | |||
| 5.3. Menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan dinas pendidikan dan satuan pendidikan | 5.3.1. Menyimpan informasi sensitif dengan cara dan pada tempat yang aman | ||
| 5.3.2. Membagikan informasi sensitif hanya kepada pihak yang berwenang | |||
| 5.3.3. Mencegah situasi yang mengancam kelangsungan transformasi pendidikan | |||
| 6 | Adaptif | 6.1. Menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pendidikan | 6.1.1. Menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja |
| 6.1.2. Beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan | |||
| 6.1.3. Menguasai dinamika perkembangan teknologi |
– 31 –
| No. | Aspek | Indikator Perilaku | Ekspektasi Khusus Pimpinan |
| 6.2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan pendidikan | 6.2.1. Menyampaikan ide dan gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan | ||
| 6.2.2. Membuat inovasi yang mendukung transformasi pendidikan secara konsisten | |||
| 6.2.3. Mengantisipasi permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan dengan kritis | |||
| 6.2.4. Menjalankan sistem kerja berbasis teknologi informasi | |||
| 6.3. Berpikir proaktif untuk memajukan satuan pendidikan | 6.3.1. Mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya | ||
| 6.3.2. Menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru | |||
| 6.3.3. Memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik | |||
| 7. | Kolaboratif | 7.1. Memberi kesempatan bagi satuan pendidikan dan masyarakat untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran | 7.1.1. Menerima pendapat dan saran secara terbuka untuk perbaikan hasil kerja |
| 7.1.2. Memuji keunggulan dan prestasi orang lain | |||
| 7.1.3 Membagi tugas dan tanggung jawab, secara proporsional | |||
| 7.2. Mampu bekerja sama dengan satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan | 7.2.1. Mengajukan diri secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung transformasi pendidikan | ||
| 7.2.2. Bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendorong transformasi pendidikan | |||
| 7.2.3. Mengakui ketika berbuat kesalahan dan berkomitmen tidak mengulanginya | |||
| 7.3. Menggerakkan pemanfaatan sumber daya dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk pencapaian transformasi pendidikan | 7.3.1. Mengajak dinas pendidikan dan masyarakat terlibat aktif untuk mewujudkan tujuan satuan pendidikan | ||
| 7.3.2. Membangun komunikasi yang efektif dengan satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan masyarakat | |||
| 7.3.3. Mengoptimalkan sumber daya yang mendukung transformasi pendidikan yang berdampak pada peserta didik |
Ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target atas rencana hasil kerja Pengawas Sekolah dinyatakan dengan pendekatan kuantitatif. Rencana SKP dinyatakan dengan menggunakan kalimat yang menggambarkan pencapaian kinerja yang diwujudkan dalam bentuk hasil kerja dan/atau ekspektasi perilaku kerja.
Rencana hasil kerja Pengawas Sekolah meliputi:
- terlaksananya pendampingan satuan pendidikan untuk mewujudkan transformasi pembelajaran dan pendidikan yang bermutu untuk semua dalam menjalankan tugas pokok Pengawas Sekolah yang disepakati bersama Kepala Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan pendampingan satuan pendidikan, pengawas sekolah memilih paling sedikit 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:
– 32 –
1) peningkatan praktik kinerja Pengawas Sekolah yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran untuk mewujudkan transformasi pembelajaran melalui pendampingan satuan pendidikan;
2) peningkatan praktik kinerja Pengawas Sekolah yang berfokus pada kualitas pembelajaran untuk mewujudkan transformasi pembelajaran melalui pendampingan satuan pendidikan;
3) peningkatan praktik kinerja Pengawas Sekolah yang berfokus pada peningkatan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebhinekaan untuk mewujudkan transformasi pembelajaran melalui pendampingan satuan pendidikan; dan
4) peningkatan praktik kinerja Pengawas Sekolah yang berfokus pada kualitas pengelolaan satuan Pendidikan untuk mewujudkan transformasi pembelajaran melalui pendampingan satuan pendidikan.
Pelaksanaan indikator praktik kinerja mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.
- tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan; dan
- meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan/atau peningkatan karier Pengawas Sekolah melalui pengembangan kompetensi yang disepakati bersama Kepala Dinas Pendidikan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk Pengawas Sekolah terdiri atas 8 (delapan) kategori meliputi:
1) inspirasi untuk diterapkan;
2) penerapan utuh sebuah praktik;
3) pengembangan utuh sebuah praktik;
4) pemenuhan suatu persyaratan jabatan dan/atau program; 5) Kontribusi sebagai penyusun;
6) Kontribusi sebagai penelaah;
7) Kontribusi sebagai pelatih, mentor, atau narasumber; dan/atau 8) kontribusi lainnya pada transformasi pembelajaran.
Setiap kategori pengembangan kompetensi mencakup kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dipilih berdasarkan rekomendasi dari hasil refleksi kompetensi dan/atau hasil diskusi tindak lanjut dalam observasi praktik kinerja. Daftar kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan kategori di atas dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah.
Tabel 4.2. Jenis Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah
| No | Kategori | Jenis Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah |
| 1 | Inspirasi untuk
diterapkan |
1.1. Peserta berbagi praktik baik di komunitas belajar di sekolah tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan |
| 1.2. Peserta berbagi praktik baik di komunitas belajar lintas sekolah tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan | ||
| 1.3. Peserta pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan | ||
| 1.4. Peserta webinar/seminar pendidikan tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan |
– 33 –
| No | Kategori | Jenis Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah |
| 1.5. Partisipan lokakarya/konferensi/simposium/studi banding/studi tiru tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan | ||
| 2 | Penerapan utuh
sebuah praktik |
2.1. Peserta pelatihan mandiri pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan |
| 2.2. Partisipan observasi praktik pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan (persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut) bersama rekan sejawat di komunitas belajar di sekolah | ||
| 2.3. Partisipan simulasi praktik tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan di komunitas belajar lintas sekolah | ||
| 2.4. Peserta coaching/mentoring tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan pengembangan kompetensi Pengawas Sekolah | ||
| 2.5. Pelatihan luring tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan sesuai model kompetensi Pengawas Sekolah | ||
| 3 | Pengembangan utuh sebuah praktik | 3.1. Peningkatan kompetensi melalui praktik magang pada dunia usaha dan bidang lain yang relevan |
| 3.2. Peningkatan kompetensi melalui program pelatihan atau pendidikan jangka pendek/menengah tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan | ||
| 4 | Pemenuhan suatu persyaratan
jabatan/program |
4.1. Studi lanjut (pendidikan profesi/S2/S3) di dalam maupun di luar negeri |
| 4.2. Peserta Pelatihan Komite Pembelajaran | ||
| 5 | Kontribusi sebagai penyusun | 5.1. Penyusun Perangkat Ajar/Media Ajar tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan yang dapat dibagikan kepada Pegawai lain di komunitas belajar di sekolah |
| 5.2. Penyusun Perangkat Ajar/Media Ajar tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan yang dapat dibagikan kepada Pegawai lain di komunitas belajar lintas sekolah melalui platform pembelajaran digital. | ||
| 5.3. Penyusun Praktik Baik tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan yang dapat dibagikan kepada Pegawai lain di komunitas belajar di sekolah | ||
| 5.4. Penyusun Praktik Baik tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan yang dapat dibagikan kepada Pegawai lain di komunitas belajar lintas sekolah melalui platform pembelajaran digital | ||
| 6 | Kontribusi sebagai penelaah | 6.1. Penelaah Perangkat Ajar/Media Ajar tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan yang dapat dibagikan kepada Pegawai lain di komunitas belajar di sekolah |
| 6.2. Penelaah Perangkat Ajar/Media Ajar tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan yang dapat dibagikan kepada Pegawai lain di komunitas belajar lintas sekolah melalui platform pembelajaran digital |
– 34 –
| No | Kategori | Jenis Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah |
| 6.3. Penelaah Praktik Baik tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan yang dapat dibagikan kepada Pegawai lain di komunitas belajar di sekolah | ||
| 6.4. Penelaah Praktik Baik tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan yang dapat dibagikan kepada Pegawai lain di komunitas belajar lintas sekolah melalui platform pembelajaran digital | ||
| 7 | Kontribusi sebagai pelatih/narasumber | 7.1. Narasumber berbagi praktik baik pada kegiatan berbagi praktik baik dengan topik tentang pembelajaran,
kepemimpinan, dan/atau pendampingan |
| 7.2. Pelatih pada pelatihan luring tentang pembelajaran, kepemimpinan, dan/atau pendampingan | ||
| 7.3. Coach/mentor/fasilitator/pengajar praktik/asesor pada kegiatan coaching/mentoring
pembelajaran/pendidikan/kepemimpinan |
||
| 7.4. Pelatih pada praktik magang pada dunia usaha dan bidang lain yang relevan | ||
| 7.5. Pelatih pada program pelatihan & pendidikan jangka pendek/menengah pada bidang pembelajaran, pendidikan atau kepemimpinan | ||
| 7.6. Coach/mentor/fasilitator/pengajar praktik/asesor pada program Pendidikan Profesi Guru dan pelatihan
kepemimpinan bagi guru sebagai syarat menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah |
||
| 7.7. Dosen/guru pamong/asesor pada Pendidikan Studi Lanjut (Pendidikan Profesi/S2/S3) | ||
| 7.8. Narasumber/pelatih/guru pamong/coach/mentor pada pelatihan kepemimpinan bagi guru sebagai syarat menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah | ||
| 7.9. Narasumber/pelatih/guru pamong/coach/mentor pada Pelatihan Komite Pembelajaran | ||
| 8 | Kontribusi lainnya | 8.1. Penggerak komunitas belajar mengadakan 1 kegiatan berbagi praktik baik |
| 8.2. Peraih penghargaan dari pemerintah atau mitra pembangunan pada lingkup daerah, nasional dan global terhadap
kontribusinya terhadap pembelajaran/pendidikan/kepemimpinan |
Rencana SKP yang telah disusun ditetapkan menjadi SKP oleh Pejabat Penilai Kinerja. Penetapan SKP setiap tahun paling lambat dilakukan pada 31 Januari tahun berkenaan.
- Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja
Pengawas Sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Pendokumentasian kinerja dilakukan pada rentang bulan Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan.
– 35 –
Pendokumentasian kinerja dilakukan dengan menyediakan informasi yang diperlukan kepada Pejabat Penilai Kinerja. Adapun rincian hasil pendokumentasian pelaksanaan rencana hasil kerja Pengawas Sekolah termuat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Pendokumentasian Rencana Hasil Kerja Pengelolaan Kinerja Pengawas Sekolah
| No. | Jenis Rencana Hasil Kerja | Keterangan |
| 1. | Terlaksananya pendampingan
satuan pendidikan untuk mewujudkan transformasi pembelajaran dan pendidikan yang bermutu untuk semua (*) |
Dilakukan melalui sistem informasi pengelolaan kinerja |
| 2. | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan | Pejabat Penilai Kinerja Pengawas Sekolah mengonfirmasi ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan pendampingan melalui sistem informasi pengelolaan kinerja sehingga Pengawas Sekolah tidak perlu mengunggah |
| 3. | Terlaksananya pengembangan kompetensi Pengawas Sekolah (**) | Pejabat Penilai Kinerja mengonfirmasi isian refleksi melalui sistem pengelolaan kinerja |
| Keterangan:
(*) sesuai fokus pelaksanaan indikator praktik kinerja yang dipilih Pengawas Sekolah (**) sesuai jenis pengembangan kompetensi yang dipilih Pengawas Sekolah |
||
Pejabat Penilai Kinerja Pengawas Sekolah melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang termuat dalam SKP melalui pengamatan dan pemberian Umpan Balik Berkelanjutan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan tersebut, Pejabat Penilai Kinerja Pengawas Sekolah dapat mengetahui Pengawas Sekolah yang menunjukkan atau tidak menunjukkan kemajuan kinerja.
Dalam hal Pengawas Sekolah menunjukkan kemajuan kinerja, Pejabat Penilai Kinerja Pengawas Sekolah dapat memberikan apresiasi dan/atau penugasan baru. Dalam hal Pengawas Sekolah tidak menunjukkan kemajuan kinerja, berdasarkan pemberian umpan balik berkelanjutan, Pejabat Penilai Kinerja Pengawas Sekolah dapat melakukan penyesuaian SKP untuk tahun berikutnya; dan/atau pengusulan pembinaan kinerja.
Pembinaan kinerja dilakukan melalui bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja. Bimbingan kinerja sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja terhadap Pengawas Sekolah melalui kegiatan pengembangan kompetensi. Konseling kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja terhadap Pengawas Sekolah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah perilaku kerja.
- Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
Dalam rangka penilaian kinerja Pengawas Sekolah, Pejabat Penilai Kinerja Pengawas Sekolah melakukan Evaluasi Kinerja. Evaluasi Kinerja tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan pengembangan karier Pengawas Sekolah berbasis
– 36 –
sistem merit. Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja.
Pejabat Penilai Kinerja Pengawas Sekolah dapat memberikan catatan dan/atau rekomendasi dalam dokumen Evaluasi Kinerja untuk perbaikan/penyesuaian perencanaan SKP pada tahun berikutnya. Evaluasi Kinerja. Evaluasi Kinerja dilakukan setiap 1 (satu) tahun paling lambat 15 Januari pada tahun berikutnya dengan menggabungkan rating hasil kerja dan rating perilaku kerja.
Pejabat Penilai Kinerja menetapkan Predikat Kinerja Pengawas Sekolah dengan mempertimbangkan capaian kinerja Unit Kerja dan kontribusi kinerja pegawai terhadap capaian kinerja Unit Kerja. Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- sangat baik;
- baik;
- cukup/butuh perbaikan;
- kurang; atau
- sangat kurang.
Tata cara menentukan Predikat Kinerja Pengawas Sekolah mengacu pada panduan penilaian kinerja yang diterbitkan Direktorat Jenderal.
Hasil Evaluasi Kinerja dituangkan dalam dokumen Evaluasi Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Pengawas Sekolah
Tindak lanjut Evaluasi Kinerja Pengawas Sekolah meliputi:
- pelaporan kinerja,
- pemeringkatan kinerja,
- penghargaan; dan
- sanksi.
Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja Pengawas Sekolah kepada Pimpinan Unit Organisasi yang membidangi kepegawaian dengan mencantumkan Dokumen SKP dan Hasil Evaluasi Kinerja. Pemeringkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui proses penetapan Predikat Kinerja pegawai dalam satu Unit Kerja.
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa: a. prioritas keikutsertaan dalam program prioritas pemerintah dan/atau mitra;
- pemberian pengakuan dalam bidang pendidikan; dan/atau c. bentuk lainnya yang mendukung peningkatan karier.
- Sedangkan, sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hasil penilaian kinerja bagi Pengawas Sekolah ditetapkan dalam bentuk Predikat Kinerja. Predikat Kinerja bagi Pengawas Sekolah berstatus pegawai negeri sipil dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konversi predikat kinerja ke angka kredit dilakukan melalui layanan kinerja yang dikelola oleh badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian negara.
